Berita

300 CEO Papan Atas Antusias Bahas Omnibus Law

Tingginya angka pengangguran, yaitu 7,05 juta, menjadi perhatian khusus dalam diskusi bertajuk Harnessing Opportunities: A Closer Look at The Omnibus Job Creation and Tax Bills. Hampir 300 CEO papan atas baik dari korporat asing maupun UMKM lokal berdiskusi acara yang digelar Price Waterhouse Coopers (PwC) di Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2020.

“Kita kurang memberi lapangan kerja, ini terbukti dengan masih tingginya jumlah pengangguran. Kita tidak dapat memberikan pekerjaan jika tidak ada bisnis atau investasi,” ujar Shinta Widjaja Kamdani Wakil Ketua Umum Kadin dalam salah satu panel.

Lebih jauh Shinta menyoroti adanya angkatan kerja baru sebanyak 2,24 juta, pekerja paruh waktu sebanyak 28,41 juta, serta yang tergolong setengah penganggur alias pekerja informal sebanyak 8,14 juta. Mereka semua diharap dapat terserap dalam lapangan kerja baru yang ditunjang dengan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law. Shinta menganggap Bab Ketenagakerjaan Pasal 88 sampai 92 Omnibus Law cukup mengakomodir kebutuhan para pekerja dan pengusaha. Pasal-pasal tersebut membahas isu pesangon PHK, Upah Minimum, hingga jam kerja yang fleksibel.

Terlalu banyaknya perizinan yang harus ditembus kalangan pebisnis merupakan salah satu faktor yang membuat bisnis dan investasi sulit berkembang di Indonesia. Hal itu diakui oleh Satya Bhakti Parikesit. Deputi bidang perekonomian Sekretaris Kabinet. “Jika perizinan yang diurus terlalu banyak, maka akan sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 nanti, seperti yang ditargetkan pemerintah,” ujar Satya. Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan dan meringkas semua bentuk perizinan bagi UMKM maupun korporat asing. Dipermudahnya izin bagi investor adalah usaha untuk mencegah larinya investor asing ke negara lain.

Diskusi yang dibuka oleh Irhoan Tanudiredja Teritorry Senior Partner PwC Indonesia itu juga membahas mengenai perlunya kemudahan izin bagi ekspatriat. “Ekspatriat diharap semakin banyak melakukan transfer pengetahuan ke tenaga kerja di Indonesia dengan menikmati keistimewaan perizinan kerja yang baru,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. Keistimewaan itu berupa permudahan izin dan pembayaran pajak. Ekspatriat yang dimaksud adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan kualifikasi khusus, yaitu memiliki keahlian yang dapat ditransfer ke tenaga kerja kita. Hal ini sangat penting mengingat keahlian atau kemampuan tenaga kerja Indonesia perlu lebih ditingkatkan. Tentu kemudahan ini tidak berlaku bagi sembarang TKA seperti yang banyak dihembuskan oleh pihak tertentu. Sehingga tenaga kerja kita tidak perlu khawatir akan terancam dengan keberadaan mereka. Justru dengan Omnibus Law, transfer keahlian dari eksptariat ke tenaga kerja lokal akan semakin dilancarkan.

Panelis lain, Melli Darsa, Legal Service PwC, mengungkap banyaknya kritik dari pengamat publik terhadap pasal-pasal di Omnibus Law. Tapi hal itu bukti bahwa RUU ini memang sebuah terobosan. Sesuai dengan yang dikatakan Satya Bhaktik, kita harus berpikir out of the box agar dapat mencapai target menjadi negara maju pada tahun 2045.

Sementara itu Tax and Legal Services Leader PwC Indonesia, Ay Tjhing Phan, di panel sebelumnya menyoroti pentingnya Omnibus Law dalam menyederhanakan sistem perpajakan bagi pebisnis asing.

Diskusi disusul dengan tanya jawab oleh peserta dengan para panelis. Semua yang hadir nampak antusias dan kritis terhadap topik bahasan. Namun intinya mereka cukup paham bahwa Omnibus Law alias RUU Cipta Kerja memang dirancang sedemikian rupa demi membaiknya iklim usaha di Indonesia.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita