Berita

8 Disinformasi dan Fakta yang Sebenarnya

Banyak disinformasi yang beredar seputar draft Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Apa saja itu? Berikut 8 di antaranya:

Disinformasi 1:

Upah minimum diturunkan atau ditangguhkan.

Fakta:

Tidak, upah minimum tidak turun. Pemerintah memastikan formula upah minimum baru dalam Omnibus Law Cipta Kerja tak akan merugikan buruh meski penghitungannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah pekerja tak boleh turun bagaimana pun kondisi ekonomi daerahnya. Selengkapnya ada di sini.

Disinformasi 2:

Pesangon PHK dihapus.

Fakta:

Tidak mungkin, kalau disesuaikan iya,  dengan cara perhitungan yang pas sesuai masa kerja diatur secara teknis di dalamnya. Pesangon bagi pekerja yang kena PHK tetap ada. Pemerintah memastikan akan melindungi para pekerja dari risiko PHK atau berakhirnya kontrak dalam ketentuan draf RUU omnibus law cipta lapangan kerja. Pemerintah menggunakan istilah ‘kompensasi’ bukan istilah pesangon seperti yang menjadi ketentuan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lebih lengkap klik di sini.

Disinformasi 3:

Mempermudah masuknya tenaga kerja asing.

Fakta:

Hanya bagi ekspatriat atau tenaga kerja asing dengan keahlian khusus yang belum banyak dimiliki tenaga kerja kita. Tujuannya agar mereka melakukan transfer keahlian dan pengetahuan ke tenaga kerja Indonesia. Selengkapnya ada di sini.

Disinformasi 4:

Cuti hamil, cuti tahunan, cuti besar dihapus.

 Fakta:

Tidak benar. Tetap ada dan diatur dengan baik untuk memastikan kelancaran investasi agar lapangan pekerjaan itu tidak terhambat. Menaker Ida Fauziyah memastikan bahwa aturan terkait hak-hak pekerja tersebut akan tetap berlaku meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui. Pasalnya, ketentuan-ketentuan tersebut masih tercantum dalam aturan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selengkapnya di sini.

 Disinformasi 5:

Isu lingkungan seperti bangunan gedung, penghapusan izin, lingkungan hidup dan Amdal dan sebagainya.

 Fakta:

Tidak mungkin dihapus, karena kita paru paru dunia, tetap harus jadi perhatian, proses Amdal-nya yang dipercepat dan dipermudah. IMB dipermudah, tidak perlu duplikasi rumah yang bersebelahan semua harus ber-IMB. Lebih lengkap ada di sini.

Disinformasi 6:

Jaminan produk halal dihapus.

Fakta:

Jaminan tidak hilang tapi dipercepat dan tetap harus ada campur tangan MUI juga lembaga lain yang bisa membantu mempercepatnya. Lebih lengkap klik di sini.

Disinformasi 7:

Sentralisasi kewenangan hanya di tangan presiden.

Fakta:

Indonesia memang sistem presidensial, kekuasaan eksekutif ada di presiden dan terdistribusi ke Pemprov/Pemkab/Pemkot sesuai undang-undang.

Disinformasi 8:

Pemerintah pusat bisa mengubah peraturan perundang-undangan dengan PP.

Fakta:

Tidak seperti itu, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mungkin PP mengatur PP. PP menerjemahkan untuk lebih teknisnya.

Disadur dari CNN

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita