Berita

Akademisi, Pengusaha, dan Buruh Bicara Omnibus Law di Universitas Trisakti

Lokataru Foundation baru-baru ini melakukan survei terhadap mahasiswa di 77 kampus di 18 provinsi, mulai dari UIN Syarif Hidayatullah hingga Universitas Trisakti. Hasilnya memperlihatkan mahasiswa menolak Omnibus Law dan salah satu penyebabnya adalah mahasiswa tidak memahami isi dari RUU tersebut. Hal ini menjadi hal menarik saat MNC Trijaya FM menggelar talkshow Polemik Trijaya on Campus, Rabu (4/2/2020), di Universitas Trisakti, Jakarta.

Acara talkshow bertema “Omnibus Law Perspektif Hukum, Ekonomi dan Ketenagakerjaan” menghadirkan sejumlah pembicara seperti Wakil Ketua Umum KADIN Shinta W. Kamdani, Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tri Sulistyowati, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, dan Ketua Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan, Andari Yurikosari. Sekitar 150 mahasiswa tampak antusias mengikuti talkshow yang digelar di Ruang Seminar, Lantai 8, Gedung D, Kampus A Universitas Trisakti.

Acara talkshow tersebut dibuka oleh Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Dr. Bambang Sucondro, SH, MH. yang mewakili Dekan FH Usakti Dr. H. I Komang Suka’arsana, SH, MH. Dalam sambutannya, I Komang Suka’arsana menyebut Omnibus Law dirancang untuk mengatasi aturan yang tumpang-tindih dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Sebagai terobosan yang akan mengurangi permasalahan ketidakpastian investasi dan membuka lapangan kerja.

Hal yang senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum KADIN Shinta W. Kamdani dalam kesempatan tersebut. Shinta W. Kamdani mengatakan permasalahan daya saing Indonesia bisa diatasi dengan Omnibus Law. Selama ini kita sudah meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia, tetapi daya saing kita masih lemah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam. Adanya hiper regulasi mencapai 43.000 peraturan dari pusat hingga daerah menjadi penghambat investasi karena birokrasi yang rumit.

Pemerintah sudah mencoba mengatasi permasalah birokrasi ini melalui sejumlah paket kebijakan, tetapi implementasinya sulit di lapangan. Karena itulah pemerintah mencoba membuat gebrakan melalui Omnibus Law ini. Jika semua memahami latar belakang konsep Omnibus Law ini, Shinta W. Kamdani yakin semua akan setuju karena semua ingin Indonesia maju dan menjadi negara ekononi terbesar kelima pada tahun 2045.

Menurut Shinta W. Kamdani, semua pemangku kepentingan harus ambil bagian dalam Omnibus Law agar tidak ada anggapan ini menguntungkan pihak satu dan mengorbankan pihak lainnya. Banyaknya salah persepsi mengenai Omnibus Law terjadi karena kurangnya sosialisasi. Menurut Shinta W. Kamdani, masukan dari berbagai elemen masyarakat juga baik dan pemerintah menerima semua masukan. “Inilah kesempatan kita untuk dikonsultasikan karena ini baru dimulai,” katanya. Dalam kesempatan itu, Shinta W. Kamdani juga mengajak teman-teman mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam mengenai Omnibus Law.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita