Tanya Jawab

Apa Benar Upah Minimum Akan Turun?

Tanya:

Apa benar Upah Minimum (UM) akan turun?

Isu yang dihembuskan:

Kahar S. Cahyono, Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan pasal 88C draft RUU tersebut berbunyi; Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP).  Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.

“Kalau hanya UMP, maka buruh yang saat ini upahnya mengacu UMK akan dirugikan,” ujar Kahar. Sebagai contoh, kata Kahar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2020 sebesar Rp 1,81 juta atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,6 juta. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, di Kota Bekasi Rp 4.589.708, sementara di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.498.961.

Selengkapnya di sini

Jawab:

Tidak benar

Klarifikasi Isu:

Pemerintah memastikan formula upah minimum baru dalam Omnibus Law Cipta Kerja tak akan merugikan buruh meski penghitungannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah pekerja tak boleh turun bagaimana pun kondisi ekonomi daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, penghitungan upah minimum menggunakan formula pertumbuhan ekonomi nasional ditambah inflasi. Formulasi ini akan diubah dalam draf aturan sapu jagat yang akan dibahas dengan DPR. Namun pertanyaan muncul tentang menghitung upah di daerah yang punya pertumbuhan negatif.

Upah minimum dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja ini akan berlaku bagi buruh dengan masa kerja hingga satu tahun. Sementara, buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun tdak menggunakan formula upah minimum tersebut. “Mereka menggunakan struktur skala upah di masing-masing perusahaan,” kata Ida

Selengkapnya di KataData

Ajakan:

Kepada masyarakat terutama tenaga kerja, alangkah baiknya bila menyempatkan diri untuk membaca RUU Cipta Kerja, yang mana naskahnya sekaligus bisa didapatkan pada halaman Download RUU Cipta Kerja.

Lengkapi pula pengetahuan dengan membaca Naskah Akademik RUU Cipta Kerja agar kita tidak terpeleset kepada info yang tidak jelas. Pemerintah sedang berupaya memberikan jaminan yang lebih baik kepada masyarakat terutama buruh.

Upah Minimum Tetap Ada 02 Upah Minimum Tetap Ada 04

You may also like

3 Comments

  1. […] bahwa tidak benar UMK akan dihapus? Oh, pasti kalian bilang pemerintah lagi main kata-kata […]

  2. […] Tidak, upah minimum tidak turun. Pemerintah memastikan formula upah minimum baru dalam Omnibus Law Cipta Kerja tak akan merugikan buruh meski penghitungannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah pekerja tak boleh turun bagaimana pun kondisi ekonomi daerahnya. Selengkapnya ada di sini. […]

  3. […] bahwa tidak benar UMK akan dihapus? Oh, pasti kalian bilang pemerintah lagi main kata-kata […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tanya Jawab