Tanya Jawab

Apakah Kewajiban Sertifikasi Halal Akan Dihapus ?

Tanya:

Apa benar kewajiban sertifikasi halal akan dihapus?

Isu yang beredar:

Draf Omnibus Law diduga menghapus ketentuan kewajiban produk bersertifikat halal. Padahal, kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Oleh karena itu, kalau ada rencana penghapusan sertifikat halal maka itu berarti negara tidak lagi hadir memperhatikan apa yang menjadi tugas dan fungsinya serta apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari rakyatnya,” tutur Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. Anwar menuturkan, jika pemerintah tidak lagi hadir membela hak-hak rakyatnya, tentu ini akan menimbulkan ketegangan hubungan antara umat Islam dan pemerintah. “Dan itu jelas tidak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini ke depannya,” ujarnya.

Sumber: inews

Jawab:

Tidak benar.

Klarifikasi isu:

Omnibus Law tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal, namun menyederhanakannya. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Omnibus Law menyebabkan pelaku usaha, utamanya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan lebih mudah memperoleh sertifikasi halal.

“UMKM akan mendapatkan sertifikasi halal. Ya artinya UMKM akan dimudahkan untuk [dapat] sertifikasi halal,” ujar dia. Kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut, saat ini sudah dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law terkait pengembangan UMKM. Tidak hanya untuk mendapatkan sertifikasi halal, nantinya UMKM akan lebih mudah mendapatkan izin usaha. Sebab, untuk mendapatkan izin berusaha, pemerintah hanya akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan saja sebagai syarat.

“Ketentuan ini juga diberlakukan untuk mengimplementasikan single data. Nantinya, keberadaan UMKM akan lebih mudah dicek,” imbuh Airlangga.

Selengkapnya: Gatra

Ajakan:

Kepada masyarakat terutama tenaga kerja, alangkah baiknya bila menyempatkan diri untuk membaca RUU Cipta Kerja, yang mana naskahnya sekaligus bisa didapatkan pada halaman Download RUU Cipta Kerja.

Lengkapi pula pengetahuan dengan membaca Naskah Akademik RUU Cipta Kerja agar kita tidak terpeleset kepada info yang tidak jelas. Pemerintah sedang berupaya memberikan jaminan yang lebih baik kepada masyarakat terutama buruh.

You may also like

1 Comment

  1. […] Jaminan tidak hilang tapi dipercepat dan tetap harus ada campur tangan MUI juga lembaga lain yang bisa membantu mempercepatnya. Lebih lengkap klik di sini. […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tanya Jawab