Tanya Jawab

Benarkah Omnibus Law Merusak Alam?

Tanya:

Benarkah Omnibus Law merusak alam dan mengistimewakan korporat?

Jawab:

Tidak benar.

Isu yang beredar:

Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi, menilai RUU Cipta Kerja memberikan kedudukan istimewa kepada korporasi atau perusahaan. Perlakuan istimewa yang diterima korporasi dalam aturan tersebut dianggap mirip keistimewaan perusahaan dagang Belanda atau VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di masa penjajahan. “Korporasi dapat dua keistimewaan yakni investasi dipermudah dan imunitas,” kata Zenzi di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Draf Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini menghapus dan mengubah atau menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam UU UU PPLH aturan sanksi administratif akan diberikan kepada korporasi yang setelah diputuskan oleh pemerintah dan masuk ke ranah pidana. Sementara itu, dalam draf RUU Cipta Kerja, apabila sanksi administrasi belum terpenuhi oleh perusahaan maka belum dapat dipidana.

Selengkapnya di KataData

Jawab:

Tidak benar

Klarifikasi isu:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah anggapan bahwa rancangan Omnibus Law Cipta Kerja mengabaikan lingkungan dan hanya berpihak pada pengusaha besar. Kementerian mengklaim, rancangan aturan tersebut justru dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, KLHK mengklaim rancangan Omnibus Law Cipta Kerja memberikan kepastian penegakan hukum lingkungan berjalan pada koridornya. “RUU ini juga sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil,” kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2).

Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang berisikan penyederhanaan regulasi yang bertujuan memberi kepastian hukum dan usaha bagi semua elemen masyarakat, termasuk pengusaha. Pengusaha yang dimaksud tak hanya yang berskala besar, melainkan juga UMKM yang berada di sekitar hutan.

Meski demikian, Bambang menilai pemberian kepastian usaha itu bukan berarti mengabaikan prinsip perlindungan hutan. Sebab, sanksi hukum bagi perusak lingkungan akan tetap ada. “Jadi jangan dikira cukong-cukong dan perusak lingkungan bisa bebas, itu tidak benar. Justru langkah koreksi yang sudah dilakukan untuk rakyat pada periode pertama lalu, kali ini semakin diperkuat oleh RUU Omnibus Law,” ujarnya. Kekhawatiran masyarakat terkait penghapusan pasal-pasal penting di UU yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu pun menurutnya tak sepenuhnya benar. Hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

Selengkapnya di KataData

Ajakan:

Kepada masyarakat terutama tenaga kerja, alangkah baiknya bila menyempatkan diri untuk membaca RUU Cipta Kerja, yang mana naskahnya sekaligus bisa didapatkan pada halaman Download RUU Cipta Kerja.

Lengkapi pula pengetahuan dengan membaca Naskah Akademik RUU Cipta Kerja agar kita tidak terpeleset kepada info yang tidak jelas. Pemerintah sedang berupaya memberikan jaminan yang lebih baik kepada masyarakat terutama buruh.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tanya Jawab