Opini

Ekonomi Politik UU Sapu Jagat

Oleh: Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia

Kecepatan yang terlalu rendah akan membuat suatu pesawat jatuh (”stall”). Demikian juga perekonomian membutuhkan kecepatan minimum untuk dapat memberikan nilai tambah, kesempatan kerja, dan devisa.

Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir ini, Indonesia memasuki kecepatan jelajah 5 persen per tahun. Besaran ini sudah cukup untuk menempatkan Indonesia di posisi kedua kelompok negara-negara G-20. Pertumbuhan ini sesuai dengan konsep kurva Philip, yakni ada keseimbangan antara pertumbuhan dan inflasi untuk menjaga daya beli.

Meskipun demikian, tetap ada aspirasi agar Indonesia tumbuh lebih cepat untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Perhitungan kasar menunjukkan, untuk tumbuh dalam kisaran 5,3-5,5 persen saja diperlukan pertumbuhan investasi 8-9 persen. Sementara untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dari itu diperlukan pertumbuhan investasi di atas 10 persen (double digit).

Keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah

Pertanyaannya adalah mengapa pertumbuhan investasi dalam kurun waktu 2015-2019 tidak pernah lebih dari 7,94 persen per tahun. Jawabannya adalah pada indikator daya saing Indonesia (Global Competitiveness Report2019) yang dikeluarkan World Economic Forum. Laporan tersebut mencatat, peringkat daya saing Indonesia menurun dari posisi 45 ke-50. Peringkat itu tetap lebih tinggi dari Filipina (64), Vietnam (67), India (68), dan Laos (113), akan tetapi di bawah Malaysia (27) dan Thailand (40).

Penyebabnya adalah penurunan atau paling tidak stagnasi beberapa indikator penting. Prosedur perizinan yang berbelit-belit tecermin dari waktu untuk memulai bisnis yang menduduki peringkat ke-103. Biaya untuk memulai usaha mendapat peringkat ke-67. Indikator kesehatan menempati peringkat ke-96 dari 141 negara terutama karena angka harapan hidup Indonesia menempati posisi ke-95.

Tingkat pendidikan tenaga kerja yang sebagian besar masih pada tingkat sekolah dasar menyebabkan Indonesia mendapatkan peringkat ke-92 untuk lama sekolah. Berita baiknya, kecakapan tenaga kerja sekarang masih menduduki peringkat ke-36 walaupun skornya cenderung menurun karena kemampuan digital yang masih rendah. Pasar tenaga kerja mendapatkan penilaian rendah karena terlalu kaku sehingga hanya menempati posisi ke-119.

Kelemahan mendasar soal kemampuan inovasi membuat Indonesia menempati posisi ke-74. Untuk penelitian dan pengembangan atau R&D ada di peringkat ke-83.

Faktor-faktor yang membuat Indonesia tetap sebagai perekonomian yang menjanjikan adalah inflasi yang menduduki peringkat ke-1 untuk stabilitas makro. Faktor lain yang sukar ditandingi negara-negara lain adalah pasar dalam negeri yang menduduki peringkat ke-7.

Infrastruktur transportasi mendongkrak posisi Indonesia karena membaik dan menduduki peringkat 28. Namun, infrastruktur lain belum terlalu menggembirakan, misalnya listrik, gas, air minum, dan sanitasi yang menduduki peringkat 103 dengan skor 87,5 untuk akses listrik dan 85,6 untuk kualitas listrik.

Gambaran di atas membuat Indonesia cukup prospektif, tetapi jika dilihat dari komposisi investasi, jenis yang menonjol adalah modal portofolio jangka pendek. Namun bagi pemodal yang ingin membuat komitmen jangka panjang, seperti mendirikan pabrik, masih terganjal karena banyaknya hambatan di lapangan. Hambatan ini mulai dari tumpang-tindih regulasi perizinan sampai pasar tenaga kerja yang dipersepsikan tidak terlalu fleksibel.

Arus modal portofolio ini memang meningkatkan likuiditas perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan melalui konsumsi masyarakat dengan wealth effect. Namun, sedikit sekali dari wealth effect yang menjelma menjadi kapasitas produksi. Hanya investasi yang mempunyai efek pada peningkatan permintaan agregat dan kapasitas produksi sekaligus.

Jika tidak ada kondisi luar biasa yang menyebabkan pembalikan arus modal, sisi permintaan perekonomian Indonesia cukup likuid untuk membuatnya tumbuh dengan rerata 5 persen dengan memanfaatkan stabilitas makro dan besarnya pasar domestik. Namun, kapasitas produksi dalam negeri yang ada tidak cukup untuk membuat perekonomian tumbuh lebih tinggi dari 5,3 persen tanpa membuat perekonomian menjadi terlalu panas (overheating) berupa inflasi yang membubung dan defisit neraca berjalan yang membengkak dan boleh jadi akan melebihi 4 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Probabilitas Indonesia untuk tumbuh secara signifikan di atas 5 persen di tahun-tahun mendatang dengan menggunakan resep business as usual yang sudah berjalan selama ini tampaknya tidak terlalu menjanjikan (Resosudarmo dan Abdurohman [2018]). Guncangan eksternal, seperti perang dagang dan virus korona, dapat membawa Indonesia ke ekuilibrium pertumbuhan lebih rendah yang tidak cukup untuk menciptakan kesempatan kerja. Wabah virus korona diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi China dari 6 persen ke 3,5 persen.

Data time-series menunjukkan, setiap 1 persen penurunan ekonomi Cina akan turut menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2 persen. Berarti, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tergerus dari 5 persen seperti sekarang ke 4,5 persen. Ini suatu besaran yang belum pernah dialami Indonesia dalam lima tahun terakhir ini.

Untuk meningkatkan pertumbuhan diperlukan skala deregulasi ekonomi seperti pertengahan tahun 1980-an. Ketika itu Indonesia harus membebaskan diri dari ketergantungan terhadap ekspor minyak dan ingin mengembangkan sektor-sektor di luar minyak sebagai basis penciptaan nilai tambah, kesempatan kerja, dan penghasil devisa (Kuncoro dan Resosudarmo[2006]). Setelah deregulasi, pertumbuhan ekonomi melonjak dari 2,53 persen tahun 1985 menjadi 7,24 persen tahun 1990. Hasilnya, rerata pertumbuhan antara tahun 1987 dan 1993 mencapai 6,4 persen per tahun.

Rekonfigurasi perekonomian

Setelah 35 tahun berlalu, efek dari deregulasi ekonomi akan pudar dengan perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, demografis, dan tingkah laku masyarakat. Selain itu, juga terjadi state capture pada tingkat nasional dan daerah melalui regulasi yang berlebihan yang kemudian membebani perekonomian.

Birokrasi dan regulasi yang menghambat

Krueger (1974) dan Sheleifer (1993) menjelaskan bahwa birokrasi dan regulasi dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, karena birokrasi memegang monopoli atas pembuatan peraturan, regulasi dapat dikustomisasi, aturan dipersulit atau proses dibuat lebih lama untuk menarik rente, bukan melakukan pengawasan. Dengan tidak jelasnya kapan izin dapat diperoleh, ada saja yang bersedia membayar pungutan untuk memotong jalur birokrasi (Kuncoro, 2004).

Pengalaman dari sejumlah negara menunjukkan, tingginya biaya masuk ke dunia politik juga menjelaskan kenapa regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah dikustomisasi (Sheleifer dan Vishny [1994] dan Henderson dan Kuncoro [2011]). Secara tidak langsung, Burgess et al (2012) mengonfirmasi hal ini dengan meningkatnya penggundulan hutan dan makin banyaknya yurisdiksi politik daerah tingkat (dati) II yang baru setelah tahun 2000.

Skala deregulasi ekonomi, seperti pertengahan tahun 1980-an, tampaknya ingin diulangi dengan Undang-Undang Sapu Jagat (omnibus law). Ini mencoba meningkatkan kapasitas perekonomian agar negara keluar dari pertumbuhan steady state 5 persen per tahun. Dari namanya saja, undang-undang sapu jagat merupakan reformasi sapu bersih (sweeping reform), mencakup perizinan, pemerintah daerah, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sampai pasar tenaga kerja.

Dalam RUU baru, hanya bisnis yang berdampak penting terhadap lingkungan sosio-ekonomi dan budaya saja yang memerlukan amdal. Kriteria yang masuk dalam analisis adalah dampak terhadap perubahan lahan dari kondisi alamiahnya semula, eksploitasi sumber daya alam, sosio-ekonomi, konservasi dan cagar budaya, risiko keamanan, serta kehidupan flora dan fauna.

Peraturan yang lebih terperinci akan dibuat dalam peraturan pemerintah. RUU ini menghilangkan setengah dari Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang pendirian bangunan, atau kurang lebih 28 pasal. Persyaratan administratif, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), status kepemilikan bangunan, surat izin hak atas tanah, surat izin rancangan bangunan, dan kegunaan bangunan, dihilangkan. Bangunan sederhana, misalnya, akan dibebaskan dari persyaratan-persyaratan ini sehingga efeknya juga baik pada usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang notabene berada di sektor informal akan cukup besar.

Yang paling ramai diperdebatkan adalah yang berkaitan dengan lapangan kerja karena pekerja sektor formal merupakan pemangku kepentingan. Dalam RUU baru, perhitungan uang pesangon yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan lama bekerja (UPMK) dipertahankan, sedangkan yang lain disederhanakan atau dihilangkan. Industri padat karya tidak diharuskan membayar upah minimum regional (UMR) dan gubernur mempunyai kewenangan membuat formula pengupahan sendiri untuk daerahnya.

Sektor UMKM tidak diharuskan membayar upah minimum regional (UMR), tetapi pekerjanya harus di atas garis kemiskinan. Tujuan dari rancangan undang-undang bidang ketenagakerjaan ini adalah untuk menghilangkan segmentasi antara sektor formal dan informal di pasar tenaga kerja sehingga menjadi bagian penting dari arus daya beli nasional.

Menjaga keseimbangan konsumsi-investasi

Dengan melemahnya ekspor, yang harus dijaga adalah dua komponen utama dalam permintaan agregat, yakni konsumsi dan investasi. Rerata pertumbuhan investasi triwulanan year-on-year (yoy) antara 2015-2019 yang mencapai 5,31 persen tidak cukup untuk mengakumulasi kapasitas produksi agar tumbuh di atas 5,2 persen. Undang-undang sapu jagat bertujuan menggenjot investasi lewat penyederhanaan perizinan usaha lintas sektor, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya alam, infrastruktur, manufaktur, dan perdagangan sehingga investasi tumbuh 9 persen atau lebih.

Yang tidak boleh dilupakan, RUU ini juga memengaruhi konsumsi masyarakat melalui ekspektasi pendapatan rumah tangga pekerja sektor formal di masa depan. Konsumsi masyarakat mempunyai porsi sekitar 54 persen dari PDB yang berperan dalam menjaga pertumbuhan 5 persen selama ini. Komunikasi politik tetap harus dilakukan kepada pekerja sektor formal untuk meyakinkan bahwa RUU yang baru ini tidak akan mengurangi bahkan meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan kesempatan kerja baru yang akan diciptakan dengan bergabungnya sektor informal yang selama ini di luar ke dalam arus daya beli utama sebagai sumber pertumbuhan baru.

Untuk meningkatkan pendapatan di masa depan, mesin pertumbuhan harus diperkuat terlebih dulu. Investasi untuk periode 2016-2019 mengambil porsi 32,6 persen dari PDB, lebih kecil dari konsumsi masyarakat, tetapi perbedaannya investasi berperan dalam menciptakan kapasitas produksi untuk pendapatan rumah tangga di masa depan.

Seperti yang sudah ditegaskan di media massa, ruang untuk perbaikan tetap terbuka, masih cukup waktu untuk masyarakat dan pemangku kepentingan memberikan masukan sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang.

Dimuat di Kompas

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini