Opini

Membangkitkan Omnibus Law: Sebuah Pilihan Hukum untuk Koherensi Lebih Baik

omnibus cipta kerja pengusaha kecil

Dalam pidato pelantikannya di periode yang baru, Presiden Joko Widodo menyinggung sebuah langkah awal untuk membentuk undang-undang omnibus. Di dalam Kamus Oxford, “Omnibus” didefinisikan sebagai “sebuah wadah yang berisi beberapa karya tulis yang sebelumnya dipublikasikan secara terpisah”,

Dalam versi terbaru Black’s Law Dictionary edisi ke 10, istilah “Omnibus bill” didefinisikan sebagai berikut, “(1) sebuah rancangan undang-undang yang berisi berbagai pembahasan yang berbeda, biasanya dirancang […] dalam rangka mendorong eksekutif, baik itu untuk menyetujui semua ketentuan minor yang tidak terkait maupun menolak ketentuan utama; dan (2) sebuah rancangan undang-undang yang berurusan dengan semua usulan yang berkaitan dengan subjek tertentu seperti […] sebuah ‘omnibus crime bill’ berurusan dengan subjek yang berbeda-beda seperti kejahatan baru dan hibah kepada negara untuk pengendalian kejahatan.

Sebuah laporan dari The Jakarta Post yang berjudul, RUU Omnibus sinkronkan regulasi yang tumpang tindih (Nov 2018) menjelaskan bahwa RUU Omnibus akan diarahkan untuk menyinkronkan sekitar 70 undang-undang dan regulasi yang tumpang tindih, selaras dengan definisi pertama dan kedua di Black’s Law Dictionary.

Dalam sejarah hukum sebuah negara yang sekarang ini bernama Indonesia, Omnibus Law bukanlah sesuatu yang baru. Dalam kurun waktu 130 tahun, dari 1819 sampai 1948, pemerintah kolonial Belanda telah menetapkan sekitar 7,000 undang-undang di Hindia Belanda.

Undang-undang Indonesia telah melewati paling tidak 5 periode penegakan hukum: (1) Masa Pra-Liberalisme (1819-1840) (2) Masa Liberalisme ( 1840-1890), (3) Kebijakan Politik Etis (1890-1940), (4) Dekolonisasi dan Orde Baru (1940-1998), dan (5) Reformasi dan Pasca-Reformasi (1998-sekarang).

Sebuah studi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menemukan bahwa pada tahun 1995 sekitar 400 regulasi dari masa kolonial masih berlaku. Saat ini, jumlah tersebut telah menurun dibawah angka 400  akibat dari pengembangan hukum nasional dan reformasi yang dilakukan pada periode pasca 1949.

Reformasi Hukum mulai menampakan wujudnya pada saat UU lama dicabut dan pembuatan UU yang baru (penegakkan hukum baru) menggantikan yang lama. Pembuatan undang-undang omnibus membantu negara kita yang sudah merdeka ini, mengurangi 7,000 UU yang diwariskan oleh pemerintah Belanda menjadi tinggal 400 UU.

Dari sudut pandang hukum konstitusional, Indonesia telah mengeluarkan paling tidak 3 undang-undang omnibus. Pertama adalah TAP MPR No. V/1973 tentang peninjauan kembali produk-produk yang berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang dikeluarkan pada 22 Maret 1973.

TAP MPR ini berfungsi sebagai semacam undang-undang omnibus yang meninjau berbagai putusan MPRS yang diberlakukan sejak 1960, yang dikelompokan menjadi: (1) yang akan dicabut; (2) yang diatur dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN); (3) yang masih efektif dan membutuhkan perbaikan; (4) yang sudah dilaksanakan karena sifat validitas terakhir mereka; dan (5) mereka yang belum diakomodasi dan tidak bertentangan dengan GBHN.

TAP MPR ini dilihat sebagai bentuk dari undang-undang omnibus karena telah disetujui untuk “menetapkan status hukum dari berbagai macam ketetapan untuk pemahaman dan praktik kehidupan demokratis dan konstitusional […] berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945”.

Kedua adalah TAP MPR No. I/2003 yang meninjau materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Bersama dengan tim dari Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, saya diminta oleh MPR untuk menyusun ketetapan ini.

Undang-undang omnibus disusun  berdasarkan beberapa pertimbangan berikut: (1) 4 kali amandemen UUD 1945 telah merubah lembaga publik Indonesia, (2) perubahan struktural dari lembaga publik telah merubah posisi, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga ini dan lembaga pemerintahan dan (3) perubahan tersebut telah membuat regulasi yang sudah ditegakkan menjadi sesuai dengan Konstitusi dan menjadi alat yang penting untuk meninjau ketetapan MPRS dan MPR.

Sebuah tinjauan terhadap 139 ketetapan MPRS dan MPR telah dibuat dari tahun 1960 dan 2002.

Hasilnya, ketetapan baru MPR tahun 2003 mengelompokkan 139 ketetapan menjadi beberapa kategori: (1) yang dicabut dan dinyatakan tidak sah, (2) yang dinyatakan sah pada kondisi tertentu, (3) yang tersisa berlaku sampai pembentukan pemerintahan hasil dari Pemilu 2004, (4) yang tersisa berlaku sampai perumusan undang-undang yang relevan, (5) yang dinyatakan sah sampai dirumuskannya aturan internal baru oleh MPR hasil dari pemilihan umum 2004 dan (6) yang tidak memerlukan tinjauan hukum lebih lanjut.

Ketiga adalah undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu. Ini adalah contoh undang-undang omnibus yang sesuai dengan definisi kedua RUU omnibus oleh Black’s Law Dictionary. UU 2017 ini menyatukan beberapa undang-undang Pemilu. (1) Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,, (2) Undang-Undang No. 15/2011 tentang BAWASLU, (3) Undang-Undang No. 8/2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyatuan ketiga undang-undang menjadi satu ini menjadi dasar hukum untuk Pemilu Serentak 2019.

Oleh karena itu sebagai langkah awal, undang-undang omnibus bukanlah barang baru di Indonesia. Protes publik terhadap beberapa pasal, terutama mereka yang memicu demonstrasi pada September lalu dan mendesak Presiden  untuk menunda, telah membuat pembentukan undang-undang omnibus relevan. Dengan membentuk undang-undang omnibus, undang-undang lama yang hanya menyebabkan ketidakpastian, bisa diubahkan menjadi yang baru, sebuah undang-undang baru yang koheren.

Undang-undang omnibus akan menjadi pilihan hukum yang penting di masa depan. Bahkan sangat penting jika ini dapat membawa penyederhanaan dan penghapusan undang – undang untuk memfasilitasi sebuah usaha untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semuanya.

Disadur dan diterjemahkan dari opini Prof. Satya Arianto (Guru Besar Tata Hukum Tata Negara Universitas Indonesia) di TheJakartaPost.com. Dengan judul asli:Reviving omnibus law: Legal option for better coherence, on
Wed, November 27, 2019

Diterjemahkan oleh Yeremia Yori Rudito. 

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini