Opini

“Omnibus Law”, BUMN, Negara

Opini : Fachry Ali *

“Apa itu “omnibus law’, Fiq?” Itu pertanyaan saya kepada anggota DPR 2014-2019, Teuku Taufiqulhadi.

Itu saya ajukan kepadanya karena dia mengurungkan bertemu saya sebelumnya. Dia memberi alasan, “Sedang membahas omnibus law (OL) bidang pertanahan.” Sejak terbentuknya kabinet pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin, 2019-2024, Taufiqulhadi menjadi staf khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Taufiqulhadi menjawab pada esensinya, OL itu upaya menciptakan sistem hukum meungkleh (bahasa Aceh: spesifik) yang berlaku hanya pada wilayah tertentu dengan tujuan menyederhanakan prosedur hukum untuk menarik investasi. Presedennya AS dan Inggris. Namun, pelaksanaan OL paling dramatis berlangsung di China. Ini dimulai dengan usaha Deng Xioping (1904-1997), memperlakukan OL di sebuah provinsi miskin di China.

Penerapan hukum ini direalisasikan dengan memberikan otoritas penuh kepada investor asing berkinerja tanpa tunduk pada UU yang berlaku di tingkat nasional. Dalam arti kata lain, UU yang berlaku di provinsi itu meungkleh. Dengan itu, kepastian hukum keberadaan investor asing terjamin 100 persen. “Inilah awal,” simpul Taufiqulhadi, “kebangkitan kapitalisme China.” Kebangkitan kapitalisme China, dengan cepat meninggalkan Jepang dan menyaingi AS dalam produksi tingkat global. Keberhasilan penerapan OL di satu wilayah diterapkan ke wilayah lain. Keberhasilan inilah yang menihilkan pengaruh ideologi (komunis) dalam pembangunan ekonomi yang dipatrikan. “Dalam frasa Deng Xioping terkenal: Tidak penting apa warna kucing. Yang penting bisa menangkap tikus,” ujar Taufiqulhadi.

Negara sebagai aktor

Jika penjelasan ini kita terima, lepas dari seluruh pernik-pernik teknikalnya, secara konseptual dan teoretis, ajuan UU OL, di bawah koordinasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada DPR, adalah usaha negara menjadi aktor dalam perekonomian. Frasa ini saya ambil dari Theda Skockpol dalam tulisannya, “Bringing the State Back In Strategies of Analysis in Current Research”. Kalimat itu merupakan pengantar buku kumpulan karangan berjudul Bringing the State Back In (1985). Esensinya itu sebuah kritik terhadap kaum liberal yang menihilkan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Dengan menganalisis besarnya peran negara dalam pembangunan ekonomi, bahkan berlaku di negara-negara industri Barat, Skockpol menciptakan frasa state as actors (negara sebagai pelaku).

Dengan itu ingin dikatakan bahwa kontribusi negara, jadi bukan hanya pasar, cukup besar bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jika percakapan sedikit bersifat teoretis ingin kita lanjutkan, tampaknya langkah OL China tadi tidak mengambil model yang disebut Robert Wade sebagai Governing the Market (1990). Model yang menjelaskan “revolusi” indutrialisasi negara-negara Asia Timur ini, terutama Jepang, bertumpu pada negara yang aktif demi pembangunan ekonomi.

Sebagaimana tercermin dalam judul buku itu, negara tak menghapuskan peran pasar, melainkan mengendalikannya. Salah satu wujudnya, negara menentukan sektor industri yang akan dikembangkan dan, dengan menggunakan ide ekonom John Maynard Keynes, menciptakan sistem perbankan sebagai basis finansialnya. Ekspansi perekonomian Jepang dan negara Asia Timur lain diargumentasikan terletak pada kreativitas berbasis domestik di bawah koordinasi negara.

OL, sebagai “model” lain mengambil jalan berbeda. Negara, seperti diterapkan AS dan Inggris sebelum Deng melaksanakannya di China, berusaha menjadi aktor. Namun, berbeda dengan governing market, negara bernegosiasi dengan para pemilik modal untuk berinvestasi ke dalam wilayan yuridiksinya dengan jaminan hukum (secara total) yang melindungi kinerjanya. Di dalam konteks ini, negara tidak berusaha mengendalikan pasar. Sebaliknya, menggunakan cerita dunia persilatan tentang “meminjam tenaga lawan”, negara memanfaatkan “dengan efektif” kekuatan pasar (modal yang datang dari luar negara) berartikulasi secara ekonomi di wilayahnya.

Kombinasi “efek tetes ke bawah” (trickle down effects) dan serangkaian transfer of knowledge, technology and skills (alih pengetahuan, teknologi, dan keterampilan) dari kinerja investor itu bukan saja memberikan dasar “kemakmuran” material bagi rakyat, melainkan juga mengokohkan dasar teknikal pembangunan ekonomi bersifat kapitalis. Ini terutama terjadi karena alih pengetahuan, teknologi, dan keterampilan pada akhirnya memperkuat dasar teknikal bagi kemandirian sebuah bangsa berartikulasi di percaturan global.

Mengacu kembali kepada Taufiqulhadi di atas, kemajuan pesat dan mencengangkan ekonomi China lebih mengacu kepada “model” OL daripada governing market yang membimbing negara-negara Asia Timur lain. Dengan strategi “meminjam tenaga lawan”, secara terbatas, di bawah payung OL, sebagai aktor, negara membiarkan kekuatan pasar berkinerja maksimal di wilayah-wilayah tertentu. Kelak, seperti kini terjadi di China, negara kembali mengambil supremasi untuk menyeimbangkan kekuatan pasar (yang berlaku pada tingkat global) dan kekuatan “non-pasar” yang berlaku pada tingkat domestik.

Sampai di sini, saya ingat tulisan Rana Foroohar di Newsweek, Januari 2009. Dengan judul “Why China Works?”. Foroohar menjawab karena China “routinely break every rule in the economic textbook” (rutin melanggar setiap ketentuan buku acuan ilmu ekonomi). Ini merupakan catatan atas krisis finansial global 2009. Sementara raksasa ekonomi AS dan Eropa bertumbangan, perekonomian China justru tumbuh. “China is the only major economy that is likely to show significant growth this year,” tulis wartawan ekonomi ini awal 2009.

* Salah Satu Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesi

Sumber : Kompas Cetak (7 Maret 2020)

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini