Opini

Omnibus Law dan Mimpi 2045

Oleh RIWI SUMANTYO

Diiringi unjuk rasa sejumlah elemen buruh, pemerintah yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya mengirimkan surat presiden (surpres) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) kepada DPR yang diterima langsung ketuanya, Puan Maharani. Ini merupakan RUU Omnibus Law atau yang sering disebut RUU ’’Sapu Jagat’’ yang sekaligus akan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang sebelumnya berlaku dan dinilai menjadi penghambat masuknya investasi dan penciptaan lapangan kerja. Proses selanjutnya, kita menunggu pembahasan RUU tersebut oleh DPR dan pemerintah sebelum disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Penyerahan RUU itu merupakan tindak lanjut salah satu poin pidato Presiden Jokowi saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Beliau menyampaikan mimpi Indonesia menuju seabad Indonesia merdeka. Yaitu, diharapkan Indonesia sudah keluar dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah (middle income trap), melompat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

Secara tersirat, beliau menyampaikan bahwa upaya itu bisa tercapai jika investasi masuk ke Indonesia dengan deras sehingga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang meningkat. Dalam bahasa lain, presiden ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi dunia pada tahun tersebut. Intinya, guna mewujudkan mimpi pada 2045, secara yuridis diperlukan beberapa undang-undang yang secara simultan bisa merevisi berbagai peraturan yang dirasa menjadi penghambat (bottle neck) masuknya investasi (terutama asing) ke Indonesia. Lahirlah ide tentang omnibus law. Salah satunya adalah RUU Cipta Kerja.

Jika ditelaah dengan basis perkembangan ekonomi saat ini, pidato Presiden Jokowi tersebut ibarat utopia, susah untuk mewujudkannya. Pertumbuhan ekonomi 2019 hanya 5,02 persen, jauh meleset dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019, yaitu sebesar 5,3 persen. Bahkan dalam lima tahun pertama periode kepemimpinan Jokowi, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan ’’mini’,’ yaitu rerata 5,034 persen.

Bandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Kondisi domestik yang kurang menggembirakan tersebut masih ditambah lingkungan global yang juga kurang kondusif. Rerata pertumbuhan ekonomi dunia juga turun dan sekarang dipusingkan oleh merebaknya wabah Covid-19.

Struktur PDB Indonesia dilihat dari sisi pengeluaran juga kurang menguntungkan. Pada 2019 pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi hanya 32,33 persen. Pertumbuhannya melambat jika dibandingkan 2018, yakni dari 6,64 persen menjadi 4,45 persen. Porsi terbesar masih disumbang konsumsi rumah tangga, yaitu 56,62 persen dari PDB. Artinya, ekonomi Indonesia masih bersifat consumption driven, bukan investment driven.

Fakta itu, menurut sejumlah ekonom, diyakini tidak akan mampu membawa ekonomi suatu negara melompat lebih tinggi. Artinya, ekonomi tetap akan tumbuh, tetapi hanya pada level moderat. Supaya kita bergerak konsisten menuju negara berpendapatan tinggi, porsi investasi harus semakin dominan dalam pembentukan PDB.

Indonesia saat ini belum menjadi negara tujuan utama (top priority) investor asing. Daya tarik kita masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan dalam lingkup regional sekalipun. Berdasar laporan Bank Dunia yang berjudul Doing Business 2020, peringkat kemudahan berusaha (ease of doing

business/EODB) Indonesia tidak beranjak dari tahun sebelumnya, yaitu peringkat ke-73. Indonesia peringkat ke-6 di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Sebenarnya, prestasi Indonesia tidak terlalu buruk karena pada 2015 masih berda di peringkat ke114 dan terakhir di posisi ke-73. Namun, itu belum memuaskan Presiden Jokowi. Beliau menargetkan, dalam hal peringkat kemudahan berbisnis ini, negara kita bisa melompat menuju angka 40.

Bank Dunia menggarisbawahi, salah satu persoalan terbesar yang relatif belum tertangani dengan baik adalah masalah ketenagakerjaan. Di antara ekonomi berpenghasilan menengah-rendah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia menjadi salah satu yang memiliki regulasi ketenagakerjaan paling rigid, terutama terkait dengan pengangkatan tenaga kerja. Kebijakan tentang upah minimum diberi catatan khusus oleh Bank Dunia. Di satu sisi, hal itu dianggap positif karena mendorong perbaikan kesejahteraan pekerja. Namun, di sisi lain, banyak perusahaan yang merasa berkeberatan dalam tingkat implementasinya.

Struktur laba perusahaan di Indonesia dianggap kurang begitu menarik jika dibandingkan kompetitornya, terutama India, negara-negara Asia Tengah, dan Vietnam. Ketika terjadi fenomena relokasi perusahaan global, Indonesia bisa dikatakan ’’tidak kebagian’’ karena sebagian besar memilih berinvestasi di Vietnam.

Birokrasi yang berbelit menjadi PR lama yang belum terselesaikan dengan baik sampai saat ini. Bahkan, sejak era otonomi daerah, permasalahannya semakin kompleks. Kekhawatiran itulah yang sepertinya ditangkap Presiden Jokowi dan para menteri di bidang ekonomi. Bottle neck di bidang investasi harus diurai supaya Indonesia dijadikan top priority oleh pebisnis asing. Muncullah ide untuk membabat berbagai perda, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, yang tidak sejalan dengan semangat kemudahan berusaha. Instrumen hukum yang bisa dijadikan shortcut, salah satunya, adalah melahirkan omnibus law cipta kerja.

Argumen pemerintah ini secara teoretis masuk akal. Sebab, untuk membuka lapangan kerja seluasluasnya, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekitar 7 persen per tahun. Apalagi, angka elastisitas penciptaan lapangan kerja (employ

ment elasticity) Indonesia terus turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Berdasar data terakhir, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi identik dengan terbukanya 250 ribu lapangan kerja baru.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, tiap tahun ada 1.250.000 lapangan kerja baru. Persoalannya, pertambahan angkatan kerja baru kita sebanyak 1.750.000 orang per tahun. Artinya, tiap tahun angka pengangguran bertambah 500 ribu orang. Untung ada sektor informal seperti Gojek, Grab, dan UMKM sehingga hal itu tidak begitu menimbulkan masalah sosial yang serius.

Artinya, jika Indonesia ingin take off menuju 2045, pertumbuhan ekonomi 7 persen menjadi sebuah keniscayaan. Investasi pun harus menjadi garda depan. Bola sudah digulirkan ke DPR. Berarti sekarang DPR bersama pemerintah harus bekerja keras membahasnya dengan komprehensif agar RUU Cipta Kerja bisa segera kelar.

Aspirasi buruh dan beberapa pihak yang kurang sependapat dengan RUU tersebut harus diakomodasi. Namun, dalam demokrasi Pancasila, tidak boleh berlaku prinsip the winner takes all. Harus ada kompromi, tetapi muaranya satu menuju Indonesia yang lebih baik. Mimpi 2045 bukan sebuah utopia. Itu merupakan jalan terjal yang harus kita taklukkan bersama.

*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta

 

Sumber : Koran Jawa Pos (28 Februari 2020)

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini