Opini

Omnibus Law, UMK, dan Rantai Pasok Global

Arif Budi Rahman *)

Salah satu isu substantif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (omnibus law) yang disusun pemerintah adalah terkait keberpihakan dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil (UMK). Melalui omnibus law, pemerintah berencana mengelola UMK secara terpadu.

Disebutkan, pengelolaan terintegrasi UMK akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Artikulasi dari keterpaduan adalah melalui pembentukan klaster berdasar rantai produk umum, di mana kebutuhan atas skill tenaga kerja yang sejenis atau menggunakan teknologi yang serupa dan saling melengkapi bisa diintegrasikan. Integrasi ini mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk UMK melalui perdagangan elektronik/non elektronik.

Pengarusutamaan UMK ke dalam perekonomian nasional memang mendesak untuk segera dilakukan sebagai wujud kepedulian kepada ekonomi rakyat dan pemain lokal. Seperti diungkap Presiden Jokowi dalam rapat tentang UMKM di Kantor Kepresidenan (9/12/2019), sejauh ini setidaknya ada 18 kementerian dan lembaga terlibat dalam pemberdayaan UMKM. Dengan fragmentasi kebijakan yang begitu beragam, pemberdayaan UMKM menjadi kurang terfokus dan terintegrasi sehingga sulit menentukan pengembangan sektor prioritas hingga desain pembiayaan yang pas.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah UMKM mencapai 64.194.056 unit, terdiri atas 63.350.222 usaha mikro, 783.132 usaha kecil, dan 60.702 usaha menengah. Kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 60,34% di tahun 2018. Sayangnya sumbangan terhadap ekspor nasional baru 14,37%. Angka sumbangan terhadap ekspor nasional ini ditargetkan naik menjadi 30,2% pada 2024.

Dalam konteks revolusi industri 4.0 yang kental dengan kompleksitas teknologi dan siklus daur hidup produksi yang pendek (short product life cycles), kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar menjadi kunci. UMK pada umumnya menghadapi persoalan yang seragam yakni terisolasi dan memiliki aneka keterbatasan mulai dari pasokan bahan, peralatan, teknologi, pembiayaan, hingga keterampilan. Mereka juga lemah dalam mengidentifikasi peluang, terlebih jika mensyaratkan volume dalam jumlah besar, kualitas terstandar, dan pasokan terjadwal.

Langkah strategis dengan menggolongkan produk dalam satu klaster tertentu menjadi penting. Dalam klaster tersebut akan tersedia fasilitas pendukung usaha dan akan berhimpun suatu rantai produksi dengan keterampilan SDM yang serupa dan teknologi yang mirip sehingga bisa saling melengkapi.

Salah satu cara mengakselerasi kinerja UMK adalah dengan lebih banyak terlibat dalam rantai pasok global (global value chain). Rantai pasok global dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem perniagaan modern. Diperkirakan 80% perdagangan internasional melibatkan perusahaan dalam rantai pasok global (UNCTAD, 2013).

Ada beberapa manfaat berpartisipasi dalam rantai pasok global. Pertama, integrasi dengan rantai perdagangan dunia akan memberi kesempatan kepada UMK untuk turut serta dalam proses produksi barang jadi (final goods) tanpa keharusan mengembangkan seluruh ekosistem produksi. Kedua, bisa mendorong efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas.

Berbagai riset telah mengungkapkan bahwa rantai pasok telah membantu negara-negara berkembang untuk turut berpartisipasi dalam proses produksi canggih tanpa keharusan melakukan riset yang berbiaya tinggi. Misalnya, menurut laporan UNCTAD (2010) partisipasi dalam rantai pasok baik upstream maupun downstream akan membuka peluang membuat produk baru, memahami praktik bisnis mutakhir, dan mengadopsi teknologi terkini yang bermuara pada pertumbuhan usaha maksimal dan potensi profit berlimpah.

Kendati menawarkan banyak peluang, peran serta Indonesia dalam rantai nilai global justru turun dalam 10 tahun terakhir. Laporan kolaboratif Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Pembangunan Islam (IDB) bertajuk the evolution of Indonesia’s participation in global value chains menyatakan nilai tambah di sektor perdagangan Indonesia turun dari 31,8% pada 2000 menjadi 17,6% pada 2017.

Nilai tambah sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi juga turun dari 27,8% pada 2000 menjadi 15% pada 2017. Apabila diperinci lebih jauh, forward linkage yakni porsi produk setengah jadi yang diekspor sebagai bahan produksi barang jadi di negara lain menurun dari 21,5% pada 2000 menjadi 12,9% pada 2017 dari total ekspor Indonesia. Sementara backward linkage yaitu proporsi produk impor yang memiliki nilai tambah untuk diekspor juga mengalami penurunan dari 16,9% menjadi 10,1% pada periode yang sama. Keunggulan komparatif Indonesia terkonsentrasi pada sektor manufaktur berteknologi rendah seperti makanan, minuman, produk tembakau, karet, dan plastik. Pelemahan partisipasi dalam rantai perdagangan internasional mengindikasikan bahwa Indonesia belum mampu menangguk manfaat dari pertumbuhan perdagangan global. Mayoritas perdagangan internasional yang dilakukan masih didominasi perdagangan bilateral, sedangkan orientasi produksi industri lebih banyak ditujukan bagi kebutuhan pasar domestik.

Belajar dari Malaysia, banyak perusahaan negeri jiran, khususnya elektronik, yang terlibat dalam rantai pasok global. Alhasil Malaysia menempati posisi keempat ekonomi teraktif dalam integrasi produksi lintas negara di Asia setelah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Infrastruktur yang memadai, layanan birokrasi efisien, stabilitas politik, buruh murah, dan kemampuan bahasa Inggris dianggap faktor kunci kesuksesan tersebut (Kam, 2013).

Indonesia sejatinya berpeluang besar ikut berpartisipasi dalam rantai pasok global terutama karena memiliki sumber daya alam melimpah dan potensi pasar luas. Namun demikian, aneka kendala baik tarif maupun non-tarif masih menjadi sandungan.

Menurut laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Risk and Implications for Indonesia, negara kita terputus dari jaring pasok global produk manufaktur karena dari sisi input, proses impor barang mahal, bertele-tele, dan adanya kendala nontarif seperti inspeksi pra-pengapalan (pre-shipment inspections) oleh Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Di samping itu, diperlukan surat rekomendasi dan persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian untuk menentukan berapa banyak total barang yang boleh diimpor. Tambahan pula, masih ada prasyarat lain seperti verifikasi pemenuhan standar nasional Indonesia.

Dalam kondisi demikian, ekspor menjadi kurang kompetitif karena barang input juga terkena tarif, misalnya 15% untuk ban, 10% untuk mesin, dan 15% untuk baut.

Bagi UMK, ceruk pasar yang bisa dilirik antara lain sebagai pemasok, distributor, dan penyedia jasa riset pasar. Namun demikian, akses ke pasar global mensyaratkan ketersediaan infrastruktur teknologi dan komunikasi. Akses UMK ke teknologi digital pada umumnya masih menjadi kendala utama. Ketersediaan jaringan internet murah dan berkualitas serta pasokan energi penopang usaha perlu mendapat atensi dari pemerintah jika benar pembentukan klaster tersebut direalisasikan.

Dengan membentuk klaster sebagaimana termaktub dalam RUU Cipta Kerja, diharapkan bisa memacu inovasi dan investasi non-ekstraktif. Di samping itu, akan tercipta sentra-sentra ekonomi baru yang pada gilirannya dapat mendongkrak daya saing produksi.

Akses permodalan UMK sebagai kunci keberlangsungan usaha juga perlu ditingkatkan efektivitasnya. Skema pembiayaan seperti KUR Mikro dan KUR Ritel/Kecil harus benar-benar dikelola agar target penyaluran KUR di sektor produksi mencapai 70% pada 2020 bisa tercapai. Ke depan, UMK Indonesia diharapkan bisa go global dan memperoleh limpahan manfaat sebagaimana yang diperoleh beberapa negara tetangga di Asia.

*) Peneliti Badan Kebijakan Fiskal (tulisan ini pendapat pribadi)

Sumber : Investor.id

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini