Berita

RUU Ciptaker Dinilai Beri UMKM Kepastian Akses Modal

Jakarta: Kehadiran Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law dinilai membawa nagin segar untuk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ke depan bisa berdaya saing lebih baik.

“Kami berharap agar melalui Omnibus Law ini nasib UMKM ke depan ada secercah harapan untuk naik kelas,” kata Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, di Jakarta, Minggu, 8 Maret 2020.

Berdasarkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, perubahan-perubahan ketentuan terkait UMKM tertuang di BAB V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian. Dalam Omnibus Law pemerintah mengubah kriteria
UMKM yang sebelumnya dihitung berdasarkan total kekayaan bersih dan nilai penjualan tahunan, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Menurutnya, kini sudah saatnya UMKM menjadi penopang perekonomian nasional dibina dan diberdayakan. Masa depan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat dan berdaya saing tinggi.

“Bukan sekadar kemudahan berusaha, tetapi dalam berbagai aspek yang mendorong UMKM itu lebih produktif sehingga mampu naik kelas, dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah. Jaminan bantuan permodalan, pemasaran, manajemen usaha, pelatihan kualitas produk, desain, hingga hak merek,” kata Sarman.

Pria yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia itu mengatakan pelaku UMKM memiliki harapan besar terhadap RUU Omnibus Law ini. Pemerintah bisa memfasilitasi kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM.

“Dalam Omnibus Law ini, kita mendorong dimasukkan kewajiban perusahaan besar dan investor termasuk BUMN bermitra dengan UMKM sehingga dapat menambah peluang dan kesempatan usaha bagi UMKM. Ini harus diatur dah diwajibkan jika memang UMKM ingin naik kelas,” jelasnya.

Sumber : Medcom.id

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita