Opini

RUU Omnibus membantu lebih banyak pekerjaan bagi buruh

RUU Omnibus

Nicholas Kristof, seorang aktivis hak asasi manusia, advokat, dan kolumnis di New York Times, membuat kita terkejut dengan sebuah artikel yang mendukung adanya pabrik ritel pekerja kasar di Kamboja. Bagaimana bisa seorang aktivis hak asasi manusia mendukung adanya praktik kerja seperti itu?

Dalam artikelnya, Kristof membagi sebuah cerita tentang orang-orang yang menjadi pemulung di tempat pembuangan sampah, tak jauh dari kota Phnom Penh. Salah satu dari mereka, dengan pendapatan tak lebih dari Rp14,000 per harinya, mengatakan “di sini sungguh menjijikan, panas, bau, pabrik-pabrik tentu lebih baik dari ini”. Bagi kita, pekerja di gedung-gedung tinggi atau kantor yang stabil, bekerja di pabrik adalah mimpi buruk. Namun, buat jutaan orang yang menggantungkan harapan pada ketidakpastian dan hidup tanpa kerja formal, bekerja di pabrik adalah mimpi yang lebih baik.

Hal ini yang luput dari pandangan mayoritas dari kita di tengah perdebatan panas soal RUU Omnibus. Saat ini, ada sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia. Tentu saja, kita harus meningkatkan kualitas serta taraf hidup para pekerja yang ada saat ini, tapi kita juga tidak bisa begitu saja “menyapu jutaan pengangguran kita ke balik karpet”. Menganggap mereka tidak ada. Kenyataan ini yang ingin dihadapi dengan kehadiran RUU Omnibus, membantu yang tak bekerja mendapatkan pekerjaan.

Pertama, mari kita lihat berbagai perspektif. RUU ini dikritisi karena kelonggarannya terhadap isu-isu ketenagakerjaan, tapi hal itu hanyalah sedikit bagian dari keseluruhan RUU yang ada. RUU ini mencakup lebih dari 1,244 pasal dari 79 undang-undang yang ada, tak lebih dari 100 pasal ada dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003.

Amandemen yang banyak ditemukan di RUU Omnibus ditujukan untuk meluruskan kembali regulasi dan lisensi investasi yang menyandera iklim bisnis Indonesia dalam kurun waktu yang sudah sangat lama. Perubahan ini, toh nyatanya didukung mayoritas publik. Terlepas dari segala kritik, lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia mendukung adanya RUU Omnibus dalam survei yang diselenggarakan bulan lalu. Kita tentu tak bisa melihat secara eksklusif RUU ini hanya membahas soal aturan tentang ketenagakerjaan.

Sekarang, mari kita masuk ke pokok permasalahan dan kerap kali jadi pernyataan. Apakah RUU ini anti terhadap buruh? Bertentangan dengan berbagai argumen yang beredar, RUU ini justru menawarkan berbagai keuntungan bagi para pekerja, termasuk bonus di depan bagi para pekerja. Hal yang lebih penting, RUU ini juga memberikan keuntungan bagi para pengangguran melalui skema, untuk yang terkena PHK, pemberian bantuan uang dan pelatihan kerja kembali.

Terpisah dari hal itu, beberapa hal memang dianggap merugikan buruh saat ini termasuk di dalamnya soal outsourcing, pemutusan hubungan kerja, jam kerja, dan remunerasi yang membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel. Tentu saja, hal-hal ini bisa kita bilang sangat buruk dan merupakan sebuah kemunduran. Apabila kita hidup di iklim yang ideal, wilayah yang ideal di mana semua negara-negara memegang standar kelayakan sistem buruh yang sama.

Sayangnya, Indonesia berada pada wilayah di mana negara-negara lain justru memberikan lebih sedikit perlindungan kerja bagi para pekerjanya. Contohnya, jam kerja mingguan di Ho Chi Minh dan Hanoi, Vietnam, jauh melampaui apa yang ada di Indonesia sekitar lebih dari delapan jam. Tapi, upah minimum mereka hanya setengah dari Bekasi dan Karawang.

Lebih lanjut, antara 2015 dan 2018 produktivitas pekerja kita hanya bertambah sekitar 3,2 persen. Sementara Vietnam tumbuh hingga 5,5 persen. Lebih simpelnya bisa dibilang kalau pekerja kita saat ini terlalu mahal, tapi tidak cukup produktif. Jika dikaitkan dengan aturan yang ada saat ini, regulasi yang kaku tidak akan menolong sektor ketenagakerjaan kita, hanya akan membuat para investor yang ada merelokasi usahanya ke negara-negara lain di mana peraturan lebih fleksibel dan pekerjanya lebih produktif.

Sekarang mari kita tanyakan, ketika relokasi pabrik-pabrik ini terjadi siapakah yang akan jadi korban? Tentu orang-orang yang bahkan jauh dari keramaian dan kritik terhadap RUU ini. RUU Omnibus, tentu melindungi dan mencegah lebih banyak orang di PHK karena relokasi-relokasi bisnis dari para investor.

Pertanyaan besarnya sekarang, seberapa penting peraturan mengenai ketenagakerjaan ini diubah untuk menarik investasi? Jika merujuk pada data World Bank Enterprise tahun 2015, di mana survei ini melibatkan 1,320 perusahaan di Indonesia, penghalang nomor dua terbesar bagi perusahaan luar negeri berinvestasi di negara kita adalah karena peraturan ketenagakerjaannya.

Lebih lanjut, menurut survei yang baru-baru ini dipublikasi dari perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, 84 persen investor Jepang menidentifikasi bahwa kenaikan upah jadi permasalahan utama bagi mereka. Survei-survei ini tentu menunjukkan bahwa kakunya peraturan ketenagakerjaan tentu jadi salah satu penghalang di negara kita. Tentu saja perubahan yang menyasar ke hambatan ini akan berkontribusi membuat ekonomi kita lebih menarik bagi para investor.

RUU Omnibus penting, tapi mungkin tidak bisa menjadi satu-satunya perangkat untuk menarik lebih banyak investasi. Pemerintah harus membuka lebih banyak zona khusus ekonomi di luar Jawa seperti misalnya di Batam, Sei Mangkei di Sumatera Utara, sebagai magnet bagi investasi. Potensi daerah-daerah ini, dibandingkan di Jawa, adalah mereka memiliki keunggulan soal biaya tenaga kerja dan lebih dekat dengan Singapura sebagai pusat perdagangan internasional.

Pemerintah juga harus memanfaatkan pendekatan yang lebih asertif terkait kebijakan industri untuk menarik lebih banyak investasi asing. TKDN dan pelarangan ekspor nikel adalah dua contoh kebijakan industri yang cukup sukses mendorong industri domestik. Lebih lanjut, pemerintah juga harus mengidentifikasi sektor-sektor potensial seperti otomotif yang akan menjadi target bagi beberapa regulasi industri.

Ketika ini semua berjalan, kita bisa katakan bahwa kita tak bisa lagi “melakukan bisnis seperti biasanya”. Resisten atau bahkan menolak RUU Omnibus tak akan banyak membantu sektor ketenagakerjaan kita juga yang nantinya akan terancam dengan semakin banyaknya pabrik ditutup dan pindah ke negara lain. Tindakan penolakan, hanya akan membuat jutaan pengangguran lebih banyak lagi dan membuat mereka tertinggal.

RUU Omnibus dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilihat secara antitesis, keduanya adalah dua mata koin yang sama.

Disadur dari The Jakarta Post

You may also like

1 Comment

  1. […] Untuk membantu pemerintah yang tampaknya keteteran, malu-malu berdialog langsung dengan buruh, menggunakan situs saduran berita seadanya untuk menangkis kritik (positive thinking, my love, mungkin anggarannya sedang dipakai untuk pos lain yang lebih penting), saya akan menjadikan kolom ini tempat tanya-jawab untuk RUU Cilaka, ups, Cipta Kerja. Saya akan mendedikasikan beberapa ratus kata ke depan untuk mengklarifikasi RUU kita yang marak disalahpahami itu. Saya akan imparsial, objektif dan tidak bias seperti kawan kita jebolan Harvard itu. […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini