Tanya Jawab

Soal Isu Nasib Pekerja Outsourcing Makin Tak Jelas

 Tanya:

Apa benar nasib pekerja outsourcing makin tak jelas?

Isu yang beredar:

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menilai Omnibus Law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas. Aturan ini menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengatur tentang pekerja outsourcing.

“Penghapusan pasal tersebut menunjukan semakin lepasnya hubungan hukum dan perlindungan. Kepastian dan keamanan kerja semakin jauh dari harapan,” kata Nining.

Adapun Pasal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi; Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Selanjutnya, Pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Selengkapnya di Tempo

Jawab:

Tidak benar.

Klarifikasi isu:

Ketentuan alih daya (penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain) Outsourcing terdapat pada pasal 64, 65 dan 66 UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Di mana dalam RUU Ciptaker ketentuan pasal 64 dan 65 ini dihapus. Pasal 66 diubah.

Hal ini dikarenakan adanya putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 menimbulkan dualisme status. PKWT/PKWTTT tidak bisa dilakukan terus-menerus, sedangkan alih daya bisa terus menerus. Sehingga ada perbedaan status antara pekerja alih daya dan pekerja PKWT/PKWTT yang berpotensi menimbulkan diskriminasi antar pekerja dalam satu perusahaan.

Kemudian, dalam RUU Ciptaker masih mempertahankan pasal 66 dengan pengubahan dimana ketentuan HAK tentang Outsourcing diperluas. Pengubahan tersebut dengan menyamakan status pekerja Outsourcing dengan pekerja PKWT/PKWTT.

Kekhawatiran ini sebelumnya muncul karena pemerintah menghapus aturan batas kontrak kerja melalui omnibus law RUU Cipta Kerja. “Saya kira tidak, karena jika pengusaha bertindak seperti itu tentu harus memikirkan efisiensi waktu dan biaya dalam setiap kali merekrut tenaga kerjanya hanya karena menghindari status ‘pekerja tetap’,” kata Ida. (Sumber: Kompas)

Pengusaha akan berpikir ribuan kali jika memperkerjakan Outsourcing karena tetap harus memberikan HAK kepada pekerja Outsourcing sama dengan pekerja kontrak/karyawan tetap. Hubungan antara pekerja Outsourcing dengan perusahaan outsourcing berdasarkan kontrak PKWT/OKWTT.

RUU Ciptaker menjamin pekerja outsourcing memiliki hak kesetaraan upah, HAK Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Serta HAK Jaminan Kehilangan Pekerja yang terdiri, cash benefit, vokasi dan penempatan kerja kembali.

Ajakan:

Kepada masyarakat terutama tenaga kerja, alangkah baiknya bila menyempatkan diri untuk membaca RUU Cipta Kerja, yang mana naskahnya sekaligus bisa didapatkan pada halaman Download RUU Cipta Kerja.

Lengkapi pula pengetahuan dengan membaca Naskah Akademik RUU Cipta Kerja agar kita tidak terpeleset kepada info yang tidak jelas. Pemerintah sedang berupaya memberikan jaminan yang lebih baik kepada masyarakat terutama buruh.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tanya Jawab